Banjir Sumatera Tahun 2025: Indikasi Krisis Keseimbangan Lingkungan dan Tantangan Tata Kelola Lahan
Banjir Sumatera Tahun 2025: Indikasi Krisis Keseimbangan Lingkungan dan Tantangan Tata Kelola Lahan
Diterbitkan : Ming, 14 Desember 2025
Penulis : Divisi Humas
BANJIR HARDI

Penulis: Hardiansyah Rasyid

Pada penghujung tahun 2025, perhatian kita semua tertuju pada Pulau Sumatera. Tiga provinsi besar, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, secara bersamaan dilanda musibah banjir bandang dan tanah longsor yang sangat besar. Kejadian ini bukan sekadar peristiwa alam biasa karena hujan, melainkan sebuah tanda nyata bahwa lingkungan tempat tinggal kita sedang tidak seimbang.

Bencana kali ini memiliki dampak kerusakan yang sangat luas. Beberapa penelitian ilmiah memang menyebutkan bahwa wilayah ini rawan banjir karena faktor cuaca dan bentuk wilayahnya. Namun, banjir besar tahun ini menunjukkan bahwa daya tahan alam kita sudah sangat menurun akibat perubahan fungsi lahan. Artikel ini bertujuan menjelaskan kondisi tersebut secara jujur berdasarkan data, serta melihat hubungannya dengan cara kita mengelola lingkungan saat ini.

Berdasarkan data resmi yang diperbarui pada tanggal 16 Desember 2025, dampak bencana di 52 kabupaten/kota di Sumatera sangatlah memilukan. Berikut adalah rincian data faktualnya:

  1. Korban Jiwa dan Terdampak Jumlah korban meninggal dunia tercatat mencapai 1.053 orang, dengan 200 orang masih dinyatakan hilang. Selain itu, sebanyak 7.000 warga mengalami luka-luka. Angka ini adalah salah satu yang tertinggi dalam sejarah bencana banjir di Indonesia modern.
  2. Kerusakan Fasilitas Umum Banjir ini merusak fasilitas penting bagi masyarakat. Tercatat ada 967 sekolah dan 219 puskesmas/rumah sakit yang rusak. Koneksi antarwilayah juga terputus karena 145 jembatan hancur diterjang air.
  3. Data Lingkungan dan Situasi Pemerintahan Di sisi lain, ada data lingkungan yang perlu kita perhatikan. Dalam satu tahun terakhir, pembukaan lahan atau penebangan hutan meningkat sangat tajam, yakni 3 hingga 5 kali lipat dibandingkan masa sebelumnya. Situasi ini terjadi di saat pemerintahan sangat kuat karena didukung oleh koalisi besar (470 dari 580 kursi DPR). Kondisi ini membuat pemerintahan stabil, tetapi pengawasan terhadap izin-izin pembukaan lahan menjadi kurang ketat.

Jika kita menggabungkan data korban, kerusakan jembatan, dan data hutan tersebut, kita bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi:

  1. Hutan Hilang, Air Meluap Secara sederhana, hutan berfungsi seperti spons yang menyerap air hujan. Ketika pembukaan hutan meningkat drastis hingga 3-5 kali lipat, kemampuan tanah menyerap air jadi hilang. Penelitian dari Septian dkk. (2020) di Sumatera Barat juga menjelaskan bahwa perubahan hutan menjadi lahan terbuka akan langsung meningkatkan risiko banjir bandang. Inilah sebabnya mengapa air hujan langsung meluncur deras dan menghancurkan 145 jembatan di hilir.
  2. Faktor Cuaca dan Tata Ruang Studi dari Handayani (2014) menunjukkan bahwa Sumatera Utara memang memiliki curah hujan yang tinggi. Namun, curah hujan tinggi ini menjadi bencana besar karena “rem” alaminya, yaitu hutan, sudah berkurang drastis. Tata ruang kita belum sepenuhnya siap menghadapi cuaca ekstrem ini.
  3. Masalah Sistem, Bukan Perorangan Seringkali kita hanya menyalahkan satu orang pejabat ketika bencana terjadi. Padahal, masalah ini adalah masalah sistem. Kebijakan pembukaan lahan yang besar adalah keputusan bersama di pemerintahan. Dengan koalisi yang sangat gemuk di DPR, fungsi kritik dan pengawasan menjadi lemah, sehingga izin pembukaan lahan bisa berjalan mulus tanpa banyak perdebatan, meskipun risikonya tinggi bagi lingkungan.
Kesimpulan

Musibah banjir di Sumatera pada Desember 2025 memberikan pelajaran yang sangat mahal. Fakta bahwa ada lebih dari 1.000 korban jiwa dan ribuan sekolah rusak adalah bukti bahwa kita gagal menjaga keseimbangan alam. Ke depan, perbaikan tidak cukup hanya dengan bantuan logistik. Pemerintah harus berani mengevaluasi kembali semua izin pembukaan hutan, terutama di wilayah rawan bencana. Suara kritik yang berdasarkan data harus didengarkan, agar pembangunan ekonomi tidak mengorbankan keselamatan nyawa rakyat.

Daftar Pustaka

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). (2025). Dashboard Bansor Sumatera 2025: Rekapitulasi Terdampak Bencana. Diakses dari https://gis.bnpb.go.id/bansorsumatera2025/ pada 16 Desember 2025.

Guru Gembul Channel. (2025). Analisis Politik dan Lingkungan: Refleksi Bencana Sumatera.

Handayani, A. S. (2014). Analisis Daerah Endemik Bencana Akibat Cuaca Ekstrim di Sumatera Utara. Jurnal Meteorologi dan Geofisika, 15(1), 56-62.

Septian, A., Elvarani, A. Y., Putri, A. S., & Maulia, I. (2020). Identifikasi Zona Potensi Banjir Berbasis Sistem Informasi Geografis Menggunakan Metode Overlay dengan Scoring di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Jurnal Geosains dan Remote Sensing, 1(1), 11-22.

Tim Redaksi JMA. (2024). Waspada! Curah Hujan Yang Cukup Tinggi: Sumatera Utara Banjir. Jurnal Media Akademik, 2(12).

Nalar Artikel
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

Artikel Lainnya

Penutupan Musyawarah Besar ke-XVII...
Musyawarah Besar XVII LPM Penalaran UNM Ditutup, Estafet Kepemimpinan Resmi Beralih Musyawarah Besar (Mubes) XVII Pengurus Harian Lembaga...
Kam, 25 Desember 2025 | 12:38
Penetapan Ketua Umum LPM...
Muhammad Ammar Latif Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Umum LPM Penalaran UNM Periode 2025/2026 Muhammad Ammar Latif resmi ditetapkan...
Kam, 25 Desember 2025 | 12:37
Pembukaan Musyawarah Besar ke-XVII...
Lembaga Penelitian Mahasiswa (LPM) Penalaran Universitas Negeri Makassar (UNM) resmi membuka Musyawarah Besar (Mubes) XVII Pengurus Harian LPM...
Kam, 25 Desember 2025 | 12:33
PEMAPARAN VISI MISI CALON...
Lembaga Penelitian Mahasiswa (LPM) Penalaran Universitas Negeri Makassar (UNM) menyelenggarakan Pemaparan Visi dan Misi Calon Ketua Umum Periode...
Rab, 17 Desember 2025 | 4:04